Vankasiruta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan melalui Badan Anggaran (Banggar) merekomendasikan kepada Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba untuk menambahkan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan.
Rekomendasi ini disampaikan mengingat sering terjadinya bencana alam di wilayah tersebut, seperti banjir, longsor, dan abrasi yang kerap melanda desa-desa di Kabupaten Halmahera Selatan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Banggar DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib, dalam sidang paripurna yang digelar di Aula Kantor DPRD setempat, pada Kamis (26/06/2025). Dalam kesempatan itu,
Safri yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan, mengungkapkan bahwa penambahan anggaran untuk BPBD sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam yang semakin meningkat.
“Saudara Bupati, mengingat bencana yang serin terjadi di Halmahera Selatan, maka harus ada penambahan anggaran untuk BPBD di tahun-tahun mendatang,” kata Safri, menegaskan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap kebutuhan anggaran penanggulangan bencana.
Senada dengan itu, Kepala BPBD Halmahera Selatan, Aswin Adam, juga menyampaikan harapan yang sama saat diwawancarai di posko tanggap darurat bencana banjir di Desa Labuha, jumat (27/06/25). Aswin berharap agar ada penambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2025, terutama pada anggaran operasional BPBD yang dinilai masih jauh dari cukup.
“Anggaran BPBD untuk tahun ini (2025), sebelum dilakukan efisiensi adalah Rp. 2,2 miliar. Namun, setelah efisiensi, anggaran tersebut tinggal Rp. 1,1 miliar. Kami berharap agar anggaran yang sudah diefisiensi tersebut dapat dikembalikan dalam APBD Perubahan ini sehingga ada tambahan anggaran untuk BPBD,” ungkap Aswin Adam.
Aswin menjelaskan, anggaran BPBD sebesar Rp. 1,1 miliar per tahun digunakan untuk biaya operasional tim untuk merespon cepat ketika terjadinya bencana disetiap titik, kebutuhan kantor dan juga sudah termasuk perjalanan dinas. Menurutnya, jumlah tersebut masih terbilang minim mengingat luasnya wilayah dan banyaknya bencana yang terjadi.
Halmahera Selatan dikenal sebagai daerah rawan bencana dengan kondisi geografis yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Aswin menambahkan bahwa berdasarkan Indeks Risiko Bencana yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat pada tahun 2024, Kabupaten Halmahera Selatan berada pada urutan ke-13 untuk wilayah dengan tingkat risiko bencana tertinggi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kerentanannya yang cukup tinggi terhadap bencana alam.
“Dengan kondisi rentang kendali di Halsel, kami sangat membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk mendukung operasional tim dalam menangani bencana. Terlebih lagi, dengan indeks risiko bencana yang tinggi, penanggulangan bencana membutuhkan perhatian lebih dari semua pihak, khususnya dalam penyediaan anggaran,” ujar Aswin.
Berdasarkan laporan, sejak awal tahun 2025, Kabupaten Halmahera Selatan telah mengalami beberapa bencana alam, termasuk banjir, longsor, dan abrasi, yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan mengganggu kehidupan warga setempat. Penambahan anggaran untuk BPBD diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan bencana serta memberikan respons yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Dengan berbagai bencana yang terus mengancam, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPBD menjadi kunci untuk menciptakan daerah yang lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana alam di masa depan.
