Vankasiruta – Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil akhirnya turun langsung meredam kegelisahan tenaga pendidik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya terkait belum terealisasinya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pertemuan tatap muka itu digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah, dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala BKSDM Arman Alting, Plt. Kadis Pendidikan Muksin Ibrahim, serta Kabag Protokoler Bambang Ariyanto.
Dalam forum tersebut, Bupati Ikram memilih pendekatan persuasif. Ia meminta para guru PPPK, terutama yang telah tersertifikasi, untuk memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian.
“Hari ini kami hadir untuk berdialog. Kami berharap para guru bisa melihat kondisi ini secara utuh dan tetap bersyukur. Di daerah lain, banyak PPPK justru dirumahkan. Di Halmahera Tengah, kita masih mampu mempertahankan mereka dan membayar gaji secara rutin,” tegas Ikram.
Nada realistis itu bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah, kata dia, tengah memprioritaskan anggaran pada program-program yang menyentuh langsung masyarakat luas. Mulai dari insentif bagi ibu hamil dan menyusui, bantuan untuk janda, penyandang disabilitas, hingga santunan bagi yatim piatu dan lansia.
Tak hanya itu, program strategis lain seperti beasiswa pendidikan, subsidi token listrik gratis, hingga pembangunan rumah layak huni juga menjadi fokus belanja daerah.
Di tengah tuntutan TPP, Ikram mengingatkan agar para guru PPPK tidak membandingkan kesejahteraan mereka dengan ASN. Menurutnya, kepastian kerja dan pembayaran gaji di tengah kondisi ekonomi yang dinamis sudah menjadi hal yang patut diapresiasi.
“Kita harus melihat lebih luas. Banyak honorer dirumahkan karena kebijakan pusat. Tapi di sini, kami ambil langkah agar mereka tetap bekerja sebagai tenaga pendukung. Bahkan sebelum Lebaran, gaji mereka sudah kami bayarkan,” ujarnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Ikram, lahir dari pertimbangan kemanusiaan, meski di sisi lain tetap dihadapkan pada keterbatasan regulasi dan fiskal daerah.
Meski begitu, ia menegaskan harapannya agar para guru PPPK tetap menjaga profesionalisme. Dedikasi dan semangat mengajar dinilai menjadi kunci dalam mendorong kualitas pendidikan Halmahera Tengah agar mampu bersaing hingga level nasional.
“Sekecil apa pun rezeki harus disyukuri. Pemerintah daerah terus mencari formula terbaik agar ke depan kesejahteraan guru bisa meningkat, termasuk melalui tambahan penghasilan,” tambahnya.
Tak hanya merespons TPP, Bupati juga memberi instruksi tegas kepada Dinas Pendidikan untuk segera menuntaskan pembayaran tunjangan daerah terpencil (Dacil), khususnya bagi guru yang bertugas di wilayah Pulau Gebe dan Pulau Yoi.
Pertemuan ini menjadi sinyal penting: di tengah keterbatasan, komunikasi antara pemerintah dan tenaga pendidik tetap dijaga. Harapannya, lahir kesepahaman bersama untuk menghadapi tantangan pembangunan pendidikan di Halmahera Tengah—tanpa kehilangan arah, apalagi harapan.
