Vankasiruta – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Melalui kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Nelayan dan UMKM, nelayan di Kabupaten Halmahera Tengah kini berpeluang mengakses pembiayaan usaha hingga Rp50 juta.
Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Falcilno Weda, Jumat (06/03/2026), dan dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Utara beserta jajaran, pimpinan OPD lingkup Pemkab Halmahera Tengah, perwakilan perbankan cabang dan unit Weda, serta perwakilan Yamaha Marine dan Suzuki Marine.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara dalam laporan panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi nelayan yang memiliki usaha produktif dan berpotensi mendapatkan akses pembiayaan melalui program KUR.
Menurutnya, melalui program tersebut nelayan dapat memperoleh akses permodalan berkisar Rp35 juta hingga Rp50 juta untuk mendukung kegiatan usaha perikanan.
“Pembiayaan ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengadaan paket perahu, baik bodi maupun mesin, sehingga dapat meningkatkan produktivitas nelayan di daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Tengah dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakil Gubernur Maluku Utara beserta rombongan di Bumi Fagogoru.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku UMKM, melalui berbagai program pemberdayaan serta dukungan permodalan.
“Kami sebelumnya juga telah melaksanakan rapat pleno terkait percepatan akses keuangan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Wakil Bupati juga mengingatkan agar bantuan armada maupun sarana tangkap dari pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh nelayan untuk melaut.
Menurutnya, apabila bantuan tersebut tidak digunakan secara optimal, maka produksi hasil tangkapan ikan tidak akan meningkat dan berpotensi mempengaruhi stabilitas harga ikan di pasaran.
“Karena itu kami berharap para nelayan benar-benar memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan keluarga,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti salah satu kendala utama nelayan di Halmahera Tengah, yakni belum tersedianya SPBU khusus nelayan, sehingga kebutuhan bahan bakar sering menjadi hambatan dalam aktivitas melaut.
Ia berharap melalui kehadiran pemerintah provinsi, perbankan, serta pihak swasta dalam kegiatan tersebut dapat melahirkan langkah konkret untuk menjawab kebutuhan nelayan, baik dari sisi permodalan, sarana produksi maupun fasilitas pendukung lainnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan dan dukungan pembiayaan usaha.
Namun ia mengakui bahwa meskipun nilai bantuan pemerintah cukup besar, dampaknya belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
“Salah satu penyebabnya adalah masih adanya bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Karena itu, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan melakukan perubahan sistem penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan transparan dengan memanfaatkan sistem digital.
Sarbin juga menyoroti fenomena meningkatnya penggunaan pinjaman online (pinjol) di masyarakat yang justru lebih diminati dibandingkan akses pembiayaan resmi seperti KUR.
“Padahal KUR ini jauh lebih aman dan memiliki bunga yang ringan. Karena itu hari ini kami hadirkan langsung pihak perbankan agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan sekaligus layanan secara langsung,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 pemerintah akan membagi skema bantuan bagi nelayan. Mesin kapal akan difasilitasi melalui program KUR, sementara bodi perahu akan diberikan sebagai bantuan pemerintah.
Melalui skema tersebut diharapkan nelayan tidak hanya memiliki sarana tangkap yang memadai, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan usahanya.
Menanggapi keluhan nelayan terkait maraknya pencurian mesin kapal di wilayah Halmahera Tengah, Wakil Gubernur memastikan pemerintah akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian serta instansi terkait.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga fasilitas bantuan pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Terkait kebutuhan BBM nelayan yang disampaikan oleh Wakil Bupati, pemerintah provinsi akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, termasuk sektor migas, agar kebutuhan bahan bakar bagi nelayan dapat terpenuhi,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur secara resmi membuka kegiatan tersebut.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Nelayan dan UMKM di Kabupaten Halmahera Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya.
Dalam sesi sosialisasi, pihak Bank BRI menjelaskan bahwa program KUR dapat diakses tanpa jaminan, dengan syarat memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan.
Beberapa dokumen yang harus disiapkan antara lain KTP, Kartu Keluarga, akta nikah bagi yang sudah menikah, serta surat keterangan usaha dari desa.
Sementara itu, perwakilan Yamaha Marine menyampaikan bahwa pihaknya merupakan distributor mesin perahu nelayan yang menyediakan berbagai tipe mesin dengan nomor seri yang dapat dilacak.
Hal ini memungkinkan identifikasi mesin apabila terjadi kehilangan melalui kartu garansi serta data pembelian di toko.
Nelayan juga dapat memilih mesin 15 PK maupun 20 PK sesuai kebutuhan usaha melalui skema pembiayaan KUR. Ke depan, Yamaha Marine juga berencana menghadirkan layanan bengkel serta penyediaan sparepart di daerah.
Hal serupa disampaikan oleh perwakilan Suzuki Marine Ternate yang menjelaskan perbedaan mesin 15 PK dan 20 PK, terutama pada sistem bahan bakar.
Mesin 20 PK menggunakan bensin murni dengan konsumsi bahan bakar yang lebih irit serta tidak memerlukan campuran oli tambahan.
Suzuki juga memastikan ketersediaan mesin dan layanan pendukung, meskipun saat ini distribusi sparepart masih terpusat di wilayah Ternate.
Melalui kegiatan ini diharapkan nelayan dan pelaku UMKM di Halmahera Tengah semakin memahami akses pembiayaan usaha, sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
