Vankasiruta – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat langkah memperluas akses keuangan masyarakat melalui Rapat Pleno Penetapan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Lantai II Kantor Bupati Halmahera Tengah, Kamis (5/3/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Halmahera Tengah dan dihadiri Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, jajaran Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan OPD yang tergabung dalam TPKAD, serta perwakilan perbankan di Halmahera Tengah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Halmahera Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada jajaran OJK Maluku Utara serta seluruh peserta rapat yang hadir.
Ia mengungkapkan, sebelumnya pemerintah daerah telah melakukan pertemuan dengan Kepala OJK Maluku Utara untuk membahas berbagai langkah penguatan akses keuangan di daerah. Hasil pertemuan tersebut kini mulai ditindaklanjuti melalui forum TPKAD.
“Sebulan yang lalu kami telah melakukan pertemuan dengan Kepala OJK Maluku Utara dan beberapa hal yang dibahas saat itu kini mulai kita tindak lanjuti bersama,” ujarnya.
Wakil Bupati menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjalankan kebijakan pemerintah, khususnya terkait program pembiayaan masyarakat seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai skema pembiayaan lainnya.
Menurutnya, program-program tersebut harus benar-benar mudah diakses masyarakat agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat sektor usaha masyarakat.
Ia juga menyinggung arahan Presiden mengenai besarnya dana yang tersedia di sektor perbankan nasional yang diharapkan dapat lebih banyak disalurkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Oleh karena itu, kita membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh pihak terkait agar program-program yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah atas dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan rapat pleno TPKAD tersebut.
Ia menjelaskan, keberhasilan pembangunan sektor keuangan sangat dipengaruhi oleh dua indikator utama, yakni indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan. Kedua indikator tersebut mencerminkan tingkat pemahaman serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Menurutnya, TPKAD merupakan forum koordinasi antarinstansi yang dibentuk untuk mempercepat perluasan akses keuangan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum ini, berbagai program terus didorong, antara lain penyaluran KUR, layanan keuangan tanpa kantor atau Laku Pandai, pembiayaan UMKM, hingga program literasi keuangan bagi masyarakat.
“Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami program-program pemerintah serta memanfaatkan akses keuangan dengan baik sehingga dapat meminimalisir risiko kredit macet,” jelasnya.
Adi juga menegaskan bahwa OJK siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk turun langsung ke desa-desa sebagai pilot project dalam memberikan edukasi literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil survei, masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah memiliki tingkat akses keuangan yang relatif baik dibandingkan beberapa daerah lain di Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut juga didukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
Rapat pleno kemudian dilanjutkan dengan pemaparan ringkasan hasil rapat dan program pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Halteng sebagai bagian dari pembahasan program kerja TPKAD ke depan.
