Vankasiruta – Masyarakat Obi menyoroti sikap Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) DPRD Kabupaten Halmahera Selatan yang terkesan menolak terbentuknya Pansus Pemekaran DOB. Ini menjadi pesan bagi masyarakat bahwa pernyataan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba yang mendukung pemekaran DOB 110 Persen patut dipertanyakan.
Absennya 4 anggota DPRD Fraksi PKS dalam paripurna pembentukan Pansus pemekaran DOB Halmahera Selatan pada kamis, 10 Juli 2025, kemarin menjadi sinyal kuat ketidak seriusan Bupati Bassam Kasuba dalam mengawal pemekaran DOB.
Hal ini disampaikan Dr. Arwan M. Said, Tokoh Masyarakat Obi, kepada media ini melalui telepon seluler, jumat (11/07/25).
Kata Dr. Arwan, pernyataan Bupati-saat dialog publik di lapangan merdeka belum lama ini, yang katanya siap mendukung 110 persen pemekaran DOB, merupakan perkataan dari seorang pemimpin yang wajib dibuktikan.
Dukungan Bupati Bassam Kasuba tentunya dapat dilihat dari sikap partainya (PKS) dan juga partai pendukungnya yaitu Nasdem pada paripurna pembentukan pansus Pemekaran DOB.
“jadi kalau anggota DPRD dari PKS dan Nasdem tidak hadir atau minim yang hadir dalam Paripurna kemarin sehingga paripurna itu gagal lagi yang kedua kalinya, itu sudah bisa menjadi bukti bahwa dimana arah dan posisi Bassam Kasuba dalam perjuangan pemekaran ini,” jelas Dr. Arwan.
Dosen IAIN Ternate ini meminta, agar Bupati segera mengkonsolidasikan Fraksi PKS dan Nasdem agar tidak lagi absen pada paripurna pembentukan Pansus pemekaran, yang nantinya diagendakan kali ke 3 oleh Banmus nanti.
“Pemekaran DOB, Obi, Bacan, Makayoa dan Gane itu murni keinginan seluruh masyarakat Halmahera Selatan, bukan keinginan kelompok-kelompok politik tertentu. Jadi kami ingin melihat dimana semangat 110 persen yang digaungkan Bupati,” tegasnya.
Paripurna pembentukan pansus Pemekaran DOB yang gagal lagi untuk kedua kalinya, akibat sikap dari Parpol pengusung Bupati yang memilih lebih banyak absen, membuat publik bertanya-tanya. apakah Bupati Bassam Kasuba ikhlas akan pemekaran DOB Halmahera Selatan?
