Vankasiruta – Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menganggap arah pembangunan 2026 tidak menjawab krisis kebutuhan dasar yang dihadapi masyarakat Halmahera Selatan. Hal ini terlihat dalam pidato Bupati Halmahera Selatan pada Paripurna Penyampaian Ranperda tentang APBD tahun 2026, selasa (18/11/25).
Ketua Fraksi Golkar, Rustam Ode Nuru, saat menyampiaikan tanggapan fraksi dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan Fraksi, rabu (19/11/25), mengatakan bahwa prioritas pembangunan tahun 2026 belum menyentuh akar persoalan, seperti krisis air bersih diseluruh kecamatan ketidakstabilan listrik terutama di kawasan industri dan desa, jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki, Fasilitas kesehatan yang tidak meningkat signifikan, kualitas pendidikan yang stagnan, serta minimnya intervensi pengentasan kemiskinan.
Menurut Rustam Ode Nuru, Pemerintah lebih mengutamakan belanja operasi untuk membiayai birokrasi dan mengabaikan belanja modal yang benar-benar bisa menyentuh kebutuhan masyarakat.
“pemerintah mengalokasikan belanja operasi sebesar Rp. 1.174.938.393.000 yang jelas menunjukkan betapa besar porsi anggaran yang habis untuk membiayai birokrasi. Ironisnya, dari keseluruhan struktur tersebut, belanja modal yang benar-benar menyentuh pembangunan dan masyarakat hanya tersisa sekitar Rp. 180 miliar,”
Dimana angka tersebut, tambah Rustam, sangat jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pembangunan produktif yang seharusnya menjadi prioritas utama daerah.
Ia melihat bahwa APBD 2026 ini berpotensi menjadi APBD yang gemuk untuk administrasi, tetapi kurus untuk pembangunan. jika hal ini dibiarkan, maka rakyat tidak akan merasakan perubahan nyata, sementara pemerintah hanya kembali sibuk mengurus diri sendiri.
“Tantangan disektor pendidikan saat ini adalah upaya untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sdm tenaga pendidik dan pemenuhan sarpas pendidikan,hal ini terkomfirmasi dengan data statistik menunjukkan angka ipm kita masih berada di urutan ke 6 dari semua kab/kota di maluku utara, sementara untuk sektor pembangunan kesehatan dimana angka stunting kita masi tinggi, sehingga wajib hukumnya untuk mendapat perhatian serius,” ungkap Alumni Fakultas Teknik Unkhair ini.
Ia menegaskan bahwa Bupati harus sesegera mungkin membalik struktur belanja, dari belanja rutin yang membengkak menjadi belanja pembangunan yang menyentuh masyarakat.
“Fraksi golkar mendesak pemerintah daerah melakukan revisi struktural terhadap prioritas belanja publik, proyeksi pendapatan yang tidak rasional, program strategis yang tidak memiliki indikator kinerja jelas, skema belanja modal yang lemah pada sektor produktif,” tegasnya.
