Vankasiruta – Fraksi Golkar (Golongan Karya) DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menilai bahwa masih terjadi disparitas atau kesenjangan pembangunan di Pulau Obi di masa pemerintahan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba.
Pasalnya, Rp.31 Miliar yang dikucurkan Pemerintah untuk sejumlah kegiatan pembangunan di Obi, tahun 2025, dianggap belum seberapa dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan pulau tersebut untuk Kabupaten Halmahera Selatan.
Ketua Fraksi Golkar, Rustam Ode Nuru,ST mengatakan, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan pembangunan di Pulau Obi. Dimana disparitas pembangunan antara Pulau Obi dan daerah lain di Kabupaten Halmahera Selatan masih sangat besar.
“Atas Diplomasi dan politik budgeting di DPRD, Penda Halmahera Selatan kemudian mengucurkan anggaran melalui APBD ke pulau Obi sebesar Rp.31,6 Miliar. Secara naluri politik fraksi partai Golkar sangat menghargai dan mengapresiasi setinggi-tingginya. Namun Rp. 31,6 tidak berbanding lurus dengan dana transfer DBH pajak industri sebesar Rp. 425 pada tahun 2025,” ucap Rustam Ode Nuru saat diwawancarai wartawan usai Rapat paripurna di aula DPRD setempat, senin (16/06/25).
Menurut Rustam Ode Nuru, angka Rp.31,6 Miliar jika dibandingkan dengan Rp.425 Miliar yang dalam jumlah itu (425 miliar) sebesar Rp.347 Miliar merupakan DBH Minerba Pertambangan Nikel Obi. Maka pulau Obi terhitung hanya mendapatkan 9 persen kue pembangunan dari Kontribusi Pulau Obi lewat DBH pajak industri tersebut.
“Fraksi Golkar menilai masih terjadi disparitas pembangunan di pulau Obi (sebagai) salah satu penyumbang DBH terbesar di Halmajera Selatan,” beber Rustam.
“Fraksi Golkar meminta agar pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan lebih adil dalam mendistribusikan DBH. Fraksi Golkar minta 35 persen dari Rp.347 Miliar (didistribusikan ke pulau Obi),” tutup Politisi Golkar itu.
