Vankasiruta – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, merespon positif terkqit adanya wacana pemekaran Obi menjadi daerah otonom baru (DOB) atau kabupaten baru.
Respon Bupati setelah adanya informasi bahwa akan ada pencabutan Moratorium Pemekaran Wilayah oleh pemerintah pusat, yakni Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), belum lama ini.
Bupati Bassam Kasuba saat diwawancarai wartawan, kamis (09/01/25), usai mengikuti Paripurna Pengresmian Pengesahan Pimpinan DPRD Halmahera Selatan, mengatakan bahwa Pemda Halsel saat ini berkomitmen untuk memekarkan pulau Obi dan sejumlah wilayah menjadi daerah otonom baru (DOB).
Bupati Bassam Kasuba, mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Kemendagri terkait pemekaran DOB tersebut, terkait sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk persyaratan pemekaran nantinya.
Bupati Bassam Kasuba menjelaskan, dari sejumlah wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang diwacanakan akan dimekarkan, baru Pulau Obi yang telah masuk dalam sejumlah wilayah yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat dari beberapa tahun lalu.
“Saya (Bassam) juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kemendagri, bagian terkait. Alhamdulillah untuk Obi sendiri sudah masuk,” ungkap Bassam Kasuba.
Meski begitu, kata Bassam, harus ada penyesuaian data dari dokumen persyaratan pemekaran Obi yang telah masuk ke Pemerintah Pusat dibeberapa tahun lalu.
“Kalau kita lihat tenggat waktunya cukup lama jadi harus ada penyesuaian lagi dari data dan dokumen yang ada, jadi secara mendasar sebenarnya kita sudah berkoordinasi secara intensif dengan kemendagri karena kita (Pemda Halsel) berkomitmen DOB harus dilaksanakan di Halmahera Selatan,” terangnya.
Menurut Bassam, dari pemetaan wilayah, Kabupaten Halmahera Selatan bisa dibagi menjadi beberapa DOB, selain Obi. Akan tetapi, lanjut Bassam, hal itu akan dikaji oleh tim yang nanti dibentuk.
Selain kesiapan dokumen, kata Bassam, Pemda Halsel juga akan lebih fokus membangun sejumlah infrastruktur pendukung di Obi dan sejumlah wilayah untuk bisa mendukung persyaratan pemekaran DOB.
“Meskipun saat ini moratorium belum dibuka, tetapi kita sudah harus melakukan persiapan-persiapan seperti dokumen-dokumen dan juga ketersediaan infrastruktur . Itu nanti kita kaji untuk kita sesuaikan dengan persyaratan untuk pemekaran DOB itu sendiri,” tutupnya.
