Vankasiruta – Aroma evaluasi kinerja bercampur optimisme mewarnai Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Agenda utama: penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Zulkifli Hi. Bayan, ini menjadi panggung penting bagi fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dalam pembukaannya, ia menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan ruang evaluasi menyeluruh atas capaian program dan kebijakan daerah.
Forum bergengsi ini dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, pejabat eselon III, Direktur PDAM, Camat Weda, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga insan pers.
Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, membuka penyampaiannya dengan ucapan Selamat Idul Fitri, seraya berharap seluruh amal ibadah diterima Allah SWT. Namun, lebih dari itu, ia membawa kabar yang cukup menggembirakan.
“Secara umum, capaian pembangunan daerah tahun 2025 menunjukkan tren positif,” tegasnya.
Indikatornya jelas: pertumbuhan ekonomi tinggi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah daerah, kata Bupati, terus mendorong program strategis seperti pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan layanan dasar masyarakat.
Di sektor pelayanan publik, Halteng tetap “gaspol” dengan program unggulan: pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan beasiswa mahasiswa. Bahkan, program kesehatan gratis disebut tak hanya meningkatkan layanan, tapi juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sepenuhnya dikembalikan ke sektor kesehatan—tanpa upah pungut.
Dana tersebut juga dimaksimalkan untuk merekrut tenaga dokter dan dokter spesialis. Tak berhenti di situ, Pemda telah menyiapkan langkah besar: pembangunan Rumah Sakit Prima Weda sebagai pusat layanan kesehatan gratis.
Di tengah tekanan ekonomi nasional, Bupati menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Pengendalian penggunaan kendaraan dinas dan listrik di perkantoran mulai diperketat. Selain itu, kebijakan Work From Anywhere (WFA) setiap Jumat mulai diterapkan, mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat.
Isu tenaga P3K juga mendapat perhatian serius. Bupati menegaskan tidak ada pengurangan tenaga, justru ada penambahan sebagai bentuk keberpihakan terhadap guru, tenaga kesehatan, dan pegawai yang telah berkeluarga.
Sementara itu, program Rumah Layak Huni (RLH) ditegaskan sebagai prioritas. Bupati meminta seluruh OPD memastikan penyelesaian rumah yang belum rampung dapat dituntaskan secara maksimal.
Perhatian juga diarahkan pada kesejahteraan petani dan nelayan. Pemda menyiapkan kebijakan strategis menghadapi tantangan kekeringan, perubahan iklim, hingga dinamika suhu laut yang memengaruhi hasil produksi.
Menutup penyampaiannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan selama ini dalam mendorong pembangunan daerah.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen LKPJ dari Bupati kepada Ketua DPRD, didampingi Wakil Bupati dan pimpinan DPRD.
Sidang paripurna ditutup dengan harapan kuat: sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah.
Penulis: Cenko
