Vankasiruta – Keputusan menaikan harga bahan bakar minya (BBM) subsidi yang diumumkan Pemerintah pada, Sabtu (03/09/22) lalu mendapat sorotan berbagai pihak.
Sebagaimana dikuntip dari sejumlah media online maupun televisi, keputusan menaikan BBM subsidi dan nonsubisidi oleh pemerintah pusat, dilakukan karena anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara, Zulkifli Hi Umar menilai kenaikan harga BBM subsidi saat ini belum pantas dilakukan dalam situasi ekonomi bangsa dan masyarakat yang belum membaik paska Covid-19.
Menurut Zulkifli, kenaikan harga BBM subsidi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat diberbagai sektor. Dampak tersebut berpengaruh di disektor perhubungan Maluku Utara saat ini.
“Dampak yang paling dirasakan masyarakat Maluku Utara saat ini di sektor perhubungan dengan kenaikan harga transportasi sebesar 32 persen”, kata Zulkifli Hi Umar sapaan akrab Zulmar kepada media ini, Rabu (07/09/22).
Lebih lanjut, kata Zulmar, kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi yang diputuskan Pemerintah justru sangat memberatkan masyarakat Maluku Utara dengan tingkat pendapatan perkapita yang masih renda, diperkirakan 1500U$$ pertahun atau Rp 1.800.000 per bulan.
“Harga BBM ini akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga-harga barang dan tarif transportasi umum tentunya”, pungkasnya.
Anggota DPRD Malut Fraksi PKS itu menegaskan jika kebijakan tersebut tidak dibatalkan akan berdampak buruk, terutama angka kemiskinan terus meningkat.
“PKS memiliki tanggungjawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini”, tandas Zulmar.
Ia meminta Pemerintah pusat agar mengembalikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi seperti semula demi kesejahteraan masyarakat secara umum.
“Kami meminta agar Pemerintah pusat segera mengembalikan harga BBM ke posisi semula”, Pintahnya
Perlu diketahui, penolakan kenaikan harga BBM subsidi juga dilakukan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS dalam rapat paripurna dengan sikap walk out.
Aksi Walk Out itu dilakukan karena PKS menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat, dengan ini kami nyatakan bahwa Fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi”, kata Mulyanto mewakili fraksinya di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (06/09/22).
Walk out dibarengi dengan mengacungkan selembar kertas bertuliskan PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan secara bersamaan oleh anggota DPR RI Fraksi PKS.
