Vankasiruta – Memasuki usia 23 tahun tepat pada Rabu 12 Oktober 2022, provinsi Maluku Utara mendapat ucapan selamat Hari jadi, dari berbagai kalangan, dari masyarakat biasa sampai Pejabat teras Negeri Almulk ini.
Salah satunya, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Maluku Utara Zulkifli Hi Umar menyampaikan uncapan selamat Hari Jadi Provinsi Maluku Utara
“Selamat Hari Ulang Tahun ke 23 Provinsi Maluku Utara. Malut Sinergi, Sofifi Mandiri”, ujar Zulkifli saat ditemui media ini, Rabu (12/10/22).
Pada kesempatan momentum Hut Maluku Utara itu, Zulkifli menyampaikan 3 poin sebagai catatan penting untuk menjadi perhatian pemerintah. Dimana, selain adanya kemajuan dari segi ekonomi dan infrastruktur, ada 3 Poin penting yang menjadi catatan kritis Partai Keadilan sejahtera kepada Pemerintah yakni Tatakelolah Pemerintahan, Ekonomi dan Pertambangan.
Zulkifli menilai tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku Utara masih terbilang Buruk sebagaimana catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BKP).
“Belum begitu baik sebagaimana catatan KPK dan BPK, masih banyaknya gratifikasi di jajaran pemprov khususnya di BPBJ dan PTSP”, ungkapnya.
Ia meminta pemerintah provinsi menyikapi temuan KPK dan BPK dengan memperkuat sistem untuk menimalisir praktek gartifikasi.
“Kedepan pemerintah perlu membuat sistem untuk meminimalisir praktek gratifikasi”, pintahnya.
Sementara dari sektor ekonomi, kata Zulkifli Hi Umar, Maluku Utara masih tergolong provinsi yang memiliki PDRB terendah di Indonesia.
“Hal itu berdampak pada rendahnya harga komoditi pertanian yang menjadi sumber utama pendapatan rakyat”, jelasnya.
Lebih lanjut, Zulkifli menyebut pemerintah hingga saat ini tidak mampu mengatasi persoalan produk pertanian yang belum memiliki wadah untuk pengolahan.
“Sementara sampai saat ini pemerintah belum mampu membuat industrialisi produk-produk pertanian”, imbuhnya.
Sedangkan sektor pertambangan, lanjutnya, terbukti memberi dampak pertumbuhan ekonomi bagi provinsi Maluku Utara, namun belum mampu mendongkrak kemakmuran masyarakat lingkar tambang.
“Ironisnya malah daerah wilayah tambang seperti di Halteng dan Haltim tergolong wilayah miskin di Maluku Utara”, paparnya.
“Sisi lain pemerintah provinsi perlu menjaga keberlanjutan sektor pertambangan dan bukan menjadi bancakan atau perebutan orang pusat dengan oligarkinya masing-masing”, tandasnya.***
